Keterbatasan lahan di ibu kota tidak menyurutkan niat Pemrov DKI memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun). Agar pembangunannya lebih cepat dan efisien, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap pembangunan rusun bisa masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), sehingga tidak perlu lagi mengikuti lelang.

Saya sudah lapor Pak Presiden kemarin, saya harap LKPP juga bisa lebih fleksibel

"Saya sudah lapor Pak Presiden kemarin, saya harap LKPP juga bisa lebih fleksibel. Misalnya kita punya BUMN begitu banyak, Wijaya Karya, Adhi Karya segala macem, kenapa sih tidak dibuat e-katalog? Misalnya rusun di atas 18 lantai ukuran 30 meter harganya berapa per unit, misalnya Rp 200 juta," kata Basuki, Kamis (9/4).

Dengan masuknya rusunawa ke e-katalog, menurut Basuki, pihaknya tidak perlu lagi melakukan lelang. Sehingga bisa menghemat waktu dalam pembangunannya. Jika telah masuk e-katalog, maka BUMN bisa membuat stok rusunawa. Hal ini juga bisa membuat stimulus ekonomi dalam pembangunan properti.

"Jadi semua BUMN akan membangun dulu rusun berapa tingkat versi kita, jadi bisa langsung bayar. Sekarang kalau tender ada masa sanggah 45 hari, capek kita. Nah, itu kalo udah kayak gitu, saya yakin bisa 60 ribu unit rusun," jelasnya.

Dia menyebutkan dengan membeli 60 ribu unit rusunawa, tidak akan menghabiskan anggaran yang banyak. Tapi, hanya sekitar Rp 1,2 triliun. Sehingga dirinya yakin bisa memenuhi kebutuhan hunian layak bagi warga ibu kota.